KUHP Pasal 526, Pasal 527, Pasal 528, Pasal 529, dan Pasal 530

Pasal  526.

(s.d.u. dg.  UU N. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa menybek, membuat tak dapat dibaca atau merusak suatu pengumuman di muka umum dari pihak penguasa yang berwenang atau karena ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. (KUHP 45, 219, 406.)

527. Dicabut dg.  UU N. 8 / Drt / 1955.

Pasal  528.

(1) (s.d.t. dg.  S. 1935-576; s.d. u. dg.  UU N. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, barangsiapa tanpa izin penguasa yang berwenang:

1. membuat salinan atau petikan dari surat-surat jabatan negara dan alat-alatnya, yang menurut perintah penguasa umum harus dirahasiakan;

2. mengumumkan seluruh atau sebagian isi surat-surat tersebut dalam nomor 1’;

3. mengumumkan hal-hal yang termaktub dalam surat-surat tersebut dalam nomor 1’, padahal sepatutnya dapat diduga bahwa hal-hal itu harus dirahasiakan.

(2) Perbuatan itu tidak dipidana, bila perintah untuk merahasiakan itu jelas diberikan karena alasan lain daripada kepentingan dinas atau kepentingan umum. (KUHP 52, 92, 112 dst., 122-2’, 124-2, 322, 554.)

BAB IV.  PELANGGARAN MENGENAI ASAL-USUL DAN PERKAWINAN.

Pasal  529.

(s.d.u. dg.  S. 1918-30, S. 1919-81; UU N. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang untuk melaprkan kepada pejabat catatan sipil atau perantaranya tentang adanya kelahiran dan kematian, diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah. (BS. 37 dst., 65 dst., 71, 74, 87; BS.  Chin. 50 dst., 99; BS.  Ind. 29-32, 37, 42 dst., 47; BSCI. 35 dst., 38, 43, 61 dst., 66.)

Pasal  530.

(1) (s.d.u. dg.  UU N. 18 / Prp / 1960.) Serang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua tahun. (KUHP 81 dst.; KUHPerd. 81.)