Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berikut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang :

a.    bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda;

b.    bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan rnenjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

c.    bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umm atau negara dan kepentingan individu, antara pelindunngan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia serta kewajiban asasi manusia;

d.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kitab Undang- Undang Hukurn Pidana.

Undang-Undang Pertanahan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk per-ekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta.

Bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang di dasarkan atas hukum barat. Bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu

sebagai bangsa Indonesia. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi.

Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.

Download/unduh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di bawah ini:

RUU Pertanahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia merupakan sumberdaya alam yang langka dan kebutuhan dasar manusia, khususnya untuk ketersediaan papan dan pangan. Oleh karena sifatnya yang demikian strategis, maka negara diberi wewenang oleh Bangsa Indonesia untuk membuat kebijakan, mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan pengawasan terkait dengan pemanfaatan, pemilikan, dan pemeliharaan bumi, termasuk Tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; hubungan hukum antara Negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; dan hubungan hukum antara orang dengan perbuatan hukum terkait bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Kewenangan negara untuk menguasai itu ditujukan untuk tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak rakyat sungguh-sungguh dihormati, penentuan manfaat sumber daya alam, termasuk Tanah,  dilakukan dengan melibatkan peranserta rakyat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh rakyat.

Pengaturan bidang pertanahan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) meliputi hal-hal yang bersifat pokok, sehingga dengan perjalanan waktu, berbagai hal yang belum diantisipasi perlu dilengkapi sesuai dengan perkembangan di bidang ilmu, teknologi, sosial-ekonomi, dan budaya, untuk dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Di samping itu, satu dasawarsa setelah terbitnya UUPA, kebijakan ekonomi makro yang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ikut mewarnai pembentukan peraturan perundang-undangan pertanahan sebagai peraturan pelaksanaan UUPA. Berbagai kebijakan yang terbit pada masa itu tidak jarang telah menyimpang dari falsafah dan prinsip-prinsip yang dianut UUPA.

Dampak dari penyimpangan tersebut dapat juga dilihat pada ketidakkonsistenan antara undang-undang  sumber daya alam dengan UUPA terkait bidang pertanahan. Akibat  lebih lanjut dari ketidakkonsistenan ini antara lain timbulnya berbagai konflik dan sengketa terkait akses untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya alam, di samping semakin mundurnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam.

Kondisi tersebut telah mendorong terbitnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang dalam arah kebijakannya antara lain mengamanatkan untuk mengambil langkah harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dianggap perlu untuk menyusun Undang-Undang tentang Pertanahan dalam rangka melengkapi dan menjabarkan pengaturan bidang pertanahan, mempertegas penafsiran,  dan menjadi “jembatan antara” untuk meminimalkan ketidaksinkronan antara UUPA dengan peraturan perundang-undangan sumber daya alam terkait bidang pertanahan.

Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan disusun berdasarkan falsafah UUPA yang bersumber pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip dasar UUPA yang dikembangkan dan diperkuat selaras dengan prinsip-prinsip Pembaruan Agraria sesuai dengan TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria adalah sebagai berikut:

1.   memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2.   menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

3.   menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;

4.   mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;

5.   mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;

6.   mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;

7.   memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetapmemperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;

8.   melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;

9.   meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dan antardaerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;

10. mengakui, menghormati, dan melindungi hak Masyarakat Hukum Adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;

11. mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, Pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu; dan

12. melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya alam.

Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan mengatur mengenai hubungan antara negara, Masyarakat Hukum Adat dan orang dengan Tanah; prinsip-prinsip pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Tanah; Reforma Agraria; Hak Atas Tanah; pendaftaran Tanah; perolehan Tanah untuk kepentingan umum dan pengalihfungsian tanah; penyediaan Tanah untuk keperluan peribadatan dan sosial; penyelesaian sengketa; penataan, pengendalian penggunaan dan pemanfaatan Tanah; sanksi; dan ketentuan pidana.

Sumber : http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/

Isi RUU Pertanahan di Tahun 2019 Yang Sedang Viral

Rancangan Undang-undang Pertanahan di tahun 2019 ini sedang hangat diperbincangan hampir di setiap kalangan. Dikutip dari news.detik.com, berikut ini adalah beberapa pasal yang dinilai bermasalah:

1. Korban penggusuran yang melawan terancam pidana

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menilai ada sejumlah pasal karet dalam RUU tentang Pertanahan. Salah satunya itualah Pasal 91. Menurutnya, Pasal ini bisa memberikan legitimasi bagi aparat untuk memidanakan masyarakat yang ingin membela hak tanahnya.

"RUU itu bermasalah. Di pasal 91 misalnya, itu memberikan legitimasi hukum polisi untuk melakukan pemidanaan. Tentu ini kan pasti akan ditafsirkan secara utuh, untuk secara bebas menangkap siapapun. Misalkan, warga yang menolak tanahnya untuk dijadikan bandara," kata Dewi Kartika kepada wartawan, Senin (23/9/2019).

Pasal 91 dalam draft RUU tentang Pertanahan itu menyebut orang yang menghalangi petugas saat menggusur bisa dipidana. Begini bunyinya:

"Setiap orang yang menghalangi petugas dan/atau aparatur penegak hukum yang melaksanakan tugas pada bidang tanah miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c atau orang suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)," bunyi pasal dalam draft yang diterima.

2. Mereka yang melakukan pemufakatan jahat dalam sengketa tanah bisa dipidana

Dewi Kartika juga menjelaskan bahwa ada pasal yang juga bisa mempidanakan aktivis organisasi agraria, yakni pasal 95. Apalagi, pasal itu sifatnya hukum positif.

"Itu bisa berpotensi mengkriminilasi masyarakat adat atau masyarakat terorganisir atau aktivis. Kan petani-petani ini yang berserikat, bisa dipidana juga mereka. Soalnya pasal itu sifatnya hukum positif," ujarnya.

Begini bunyi pasal 95 itu:

"Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama yang melakukan dan/atau membantu melakukan permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik Pertanahan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah)," begitu bunyi pasal yang tertulis dalam draft.

3. Nama pemilik HGU dirahasiakan?

Dewi juga mengungkapkan pasal yang bisa melindungi nama pemilik HGU. Hal itu disebutkan dalam pasal 46 ayat 8. Begini bunyinya:

(8) Masyarakat berhak mendapatkan informasi publik mengenai data Pertanahan kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun tak secara eksplisit menyebut pemilik HGU dirahasiakan, namun menurutnya pasal itu tetap memiliki celah untuk menyembunyikan nama pemilik HGU.

4. Masa kepemilikan HGU diperpanjang 90 tahun

Pasal lain yang bermasalah, menurut Dewi adalah pasal 26. Pasal ini menurutnya memberikan Hak Guna Usaha (HGU) sampai 90 tahun. Begini bunyi pasalnya:

Pasal 26

(1) Hak Guna Usaha diberikan dengan jangka waktu:

a. untuk perorangan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun; dan

b. untuk badan hukum paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.

(2) Dalam hal memenuhi ketentuan dan persyaratan, Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang satu kali, yaitu:

a. untuk perorangan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun; dan

b. untuk badan hukum paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.

Baca juga: Dinilai Banyak Masalah, Pengesahan RUU Pertanahan Diminta Ditunda

(3) Badan Usaha Milik Negara dapat diberikan kekhususan dalam hal permohonan dan perpanjangan Hak Atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha paling lama 20 (dua puluh) tahun.

5. Nuansa Domein Verklaring zaman Belanda

Draft RUU Pertanahan ini juga dianggap mengandung nilai Domein Verklaring zaman kolonial Belanda. Domein Verklaring sendiri merupakan asas di mana tanah menjadi milik negara ketika sang pemilik tanah tidak bisa membuktikkan bukti kepemilikkannya. Nuansa itu muncul dalam Pasal 36:

Pasal 36

(1) Hak Pakai selama digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b diberikan kepada:

a. instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b. perwakilan negara asing dan lembaga internasional; atau

c. badan keagamaan dan sosial.

(2) Hak Pakai selama digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemegang hak dalam rangka pelayanan publik.

(3) Hak Pakai selama digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilepaskan dan dialihkan dengan cara tukar bangun atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Pakai dengan jangka waktu dan Hak Pakai selama digunakan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sumber : https://news.detik.com/

RUU Pemasyarakatan 2019 Ditunda, Alasan Mengapa UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Perlu Diubah dan Diganti

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas pemasyarakatan, aparat penegak hukum lainnya, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan dengan mengedepankan prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi pelanggar hukum.

Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan dimaknai tidak hanya mencakup narapidana, tetapi juga meliputi tahanan, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, dan tercapainya reintegrasi sosial.

Sistem Pemasyarakatan inilah yang menjadi dasar bagi institusi Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemasyarakatan merupakan alat negara yang mempunyai peran dalam penegakan hukum untuk memberikan pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan pengentasan anak didik pemasyarakatan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Pemasyarakatan adalah bagian yang integral dalam sistem peradilan pidana yang menyelenggarakan fungsi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan, benda sitaan, dan barang rampasan. Pemasyarakatan menjalankan perannya sejak proses adjudikasi, adjudikasi, hingga post-adjudikasi, yang mana pada setiap tahapan ini, Pemasyarakatan mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur secara jelas dan tegas.

Pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan ditopang oleh lima unit pelaksana teknis, yaitu Rumah Tahanan Negara (Rutan), Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan Lembaga Pendidikan Khusus Anak (LPKA). Dalam hierarkhi organisasi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pemasyaraktan. Hal ini untuk memperjelas pertanggungjawaban kinerja organisasi.

Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan, mengembengkan kapasitas petugas pemasyarakatan merupakan satu hal yang utama. Oleh karena itu, rekruitmen, pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan petugas pemasyarakatan harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana pada UPT Pemasyarakatan pun menjadi aspek yang diatur dalam undang-undang ini. Sarana dan prasarana ini dikembangkan dengan mengedepankan keberfungsian yang terintegrasi antara aspek ruang gerak, kesehatan, keselamatan, dan keamanan, serta kebutuhan pelaksanaan tugas.

Dalam undang-undang ini diatur pula hak dan kewajiban warga binaan pemasyarakatan. Hak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak mendapatkan perawatan, hak melanjutkan pendidikan dan pengajaran, dan hak menyampaikan keluhan adalah beberapa hak yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan diantaranya adalah mengikuti setiap program yang diselenggarakan, mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku, dan menjaga kebersihan lingkungan.

Memberikan perlakuan terbaik terhadap anak didik pemasyarakatan menjadi salah satu fokus yang dimuat dalam undang-undang. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa anak adalah individu yang membutuhkan perlakuan khusus yang sesuai dengan masa tumbuh kembang mereka. Perlakuan terhadap anak harus didasarkan pada prinsip perlindungan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Untuk menjaga integritas petugas pemasyarakatan, undang-undang ini memuat tentang kode etik petugas pemasyarakatan. Kode etik ini sebagai pedoman bagi petugas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah hal penting dalam mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Pembentukan Dewan Pertimbangan Pemasyarakatan pun sebagai wujud adanya kertebukaan terhadap partisipasi masyarakat.

Adanya pengaturan yang bersifat komprehensif tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan diharapkan agar pelaksanaan tugas Pemasyarakatan dapat dilakukan secara efektif, efisien, terpadu, terorganisir dengan baik, dan bersifat komprehensif. Selain itu, pengaturan ini juga untuk memperkuat posisi Pemasyarakatan dalam system peradilan pidana. Pemasyarakatan harus mempu menjalankan perannya dalam proses penegakan hukum, sejak pada tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post-adjudikasi.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan perlu diubah dan diganti.

Sumber : http://ditjenpp.kemenkumham.go.id

RUU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu menyusun hukum pidana nasional dengan mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Kemudian bahwa materi hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan negara dengan kepentingan individu, pelindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, unsur perbuatan dan sikap batin, kepastian hukum dan keadilan, hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, nilai nasional dan nilai universal, serta hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

RUU KPK Tahun 2019 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berikut Rancangan Undang-Undang yang telah disahkan Presiden di tahun 2019 yakni Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

a.   bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

b.   bahwa lembaga Pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;

c.   bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu ditingkatkan melalui strategi pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.   bahwa beberapa ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah;

e.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat:

1.   Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5698) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.   Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.   Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelengaaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.   Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini, bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

4.   Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.   Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.

2. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, dan Pasal 12E yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan:

a. setelah terdapat bukti permulaan yang cukup; dan

b. atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.

(2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta izin tertulis dari Dewan Pengawas untuk melakukan Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima penyidik dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 12B

(1) Dalam keadaan mendesak, Penyadapan dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

(2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus meminta izin tertulis dari Dewan Pengawas dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah dimulainya Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12C

Dewan Pengawas wajib memberikan keputusan terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A dan Pasal 12B ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.

Pasal 12D

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang sedang berlangsung dilaporkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala.

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

Pasal 12E

(1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bersifat rahasia kecuali untuk kepentingan peradilan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan.

3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:

a. meninggal dunia;

b. berakhir masa jabatannya;

c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;

d. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;

e. mengundurkan diri; atau

f. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari jabatannya .

(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilarang menduduki jabatan publik.

(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

4. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

DEWAN PENGAWAS

5. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, dan Pasal 37E yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

(1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri.

(3) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.

(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 37B

(1) Dewan Pengawas bertugas:

a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. memberikan izin Penyadapan dan penyitaan;

c. menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;

d. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;

e. melakukan evaluasi kinerja pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

f. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 37C

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. memiliki integritas moral dan keteladanan;

e. berkelakuan baik;

f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

g. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun;

h. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);

i. mempunyai pengetahuan dan memahami pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

j. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

k. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;

l. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan

m. mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37D

(1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.

(2) Dalam mengangkat anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden membentuk panitia seleksi.

(3) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 37E

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, apabila:

a. meninggal dunia;

b. berakhir masa jabatannya;

c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;

d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/atau

e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.

(2) Dalam hal Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya.

(3) Anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilarang menduduki jabatan publik.

(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

6. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 38

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini.

7. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

(2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan bukti yang cukup.

(3) Penghentian penyidikan harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan.

(4) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan.

8. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan penyelidik yang diperbantukan dari kepolisian selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atas usulan kepolisian.

(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengangkat penyelidik sendiri sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

(4) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) melaksanakan fungsi penyelidikan Tindak Pidana Korupsi.  

9. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 43A dan Pasal 43B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;

b. bertugas di bidang fungsi penyelidikan paling singkat 2 (dua) tahun;

c. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan;

d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan

e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh kepolisian dan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dari jabatannya apabila:

a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;

b. tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau

c. permintaan sendiri secara tertulis.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 43B

Penyelidik yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang berasal dari kepolisian tidak dapat ditarik oleh instansi asal kecuali telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak sedang menangani kasus.

10. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan penyidik yang diperbantukan dari kepolisian, kejaksaan, dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atas usulan kepolisian atau kejaksaan.

(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengangkat penyidik sendiri sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan Tindak Pidana Korupsi.  

11. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

(1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;

b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;

c. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan;

d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan

e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh kepolisian dan kejaksaan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena:

a. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;

b. tidak lagi bertugas di bidang teknis penegakan hukum; atau

c. permintaan sendiri secara tertulis.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 45B

Penyidik yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan tidak dapat ditarik oleh instansi asal kecuali telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak sedang menangani kasus.

12. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka harus berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana.

(2) Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Atas dasar dugaan yang kuat dan adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan dengan izin Dewan Pengawas berkaitan dengan tugas penyidikannya.

(2) Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan paling sedikit memuat:

a. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;

b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;

c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;

d. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan

e. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.

(4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau keluarganya.

14. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

(1) Dalam keadaan mendesak, penyitaan dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

(2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus meminta izin tertulis dari Dewan Pengawas dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah dimulainya penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dewan Pengawas wajib memberikan keputusan terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor… Tahun… Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

I. UMUM

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.

Namun dalam perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi:

1) dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

2) tidak memonopoli dan menyelisihi tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; dan

3) berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.