KUHP Pasal 521, Pasal 522, Pasal 523, Pasal 524, dan Pasal 525

BAB III.  PELANGGARAN TERHADAP PENGUASA UMUM.

Pasal  521.

(s.d.u. dg.  UU N. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa melanggar peraturan penguasa umum yang telah diumumkan mengenai pemakaian dan pembagian air dari perlengkapan air atau bangunan pengairan guna kepentingan umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal  522.

(s.d.u. dg.  UU N. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa yang dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. (KUHP 224; KUHPerd. 1909; Rv. 154, 160, 171 dst., 184 dst., 204; Sv. 37 dst., 51 dst., 133 dst., 136, 202, 239, 241 dst.; F. 65, 224; nteig. 30; Krankz. 15, 44.)

Pasal  523.

(1) (s.d.u. dg.  UU N. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa tanpa alasan yang sah lalai menjalankan pekerjaan rdi, pekerjaan desa atau pekerjaan perusahaan kebun negara, diancam dengan pidana kurungan paling tinggi tiga hari atau pidana denda paling tinggi seratus lima puluh rupiah.

(2) (s.d.t. dg.  S. 1922-308.) Bila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat enam bulan sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelang garan yang sama, maka yang bersalah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal  524.

(s.d. u. dg.  S. 1931-240; UU N. 1 / 1946 dan UU N. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barangsiapa dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa, atau orang yang sudah atau akan ditaruh di bawah pengampuan, atau orang yang akan atau sudah dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, tanpa alasan yang sah tidak datang sendiri atau dengan perantaraan kuasanya jika hal itu dibolehkan, bila dipanggil untuk didengar selaku keluarga sedarah atau semenda, selaku suami/istri, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas oleh hakim atau atas perintahnya oleh kepala plisi; (KUHP 92; KUHPerd. 38, 41, 333 dst., 452; Krankz. 15, 24 dst.)

2. barangsiapa dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa atau orang yang sudah atau akan ditaruh di bawah pengampuan, tanpa alasan yang sah tidak datang sendiri atau dengan perantaraan kuasanya jika hal itu dibolehkan, bila dipanggil untuk didengar oleh balai harta peninggalan atau atas permintaannya oleh kepala plisi; (Krankz. 44.)

3. (s.d.t. dg, S. 1918-546.) barangsiapa dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa, tanpa alasan yang sah tidak datang sendiri atau dengan perantaraan kuasanya jika hal itu dibolehkan, bila dipanggil untuk didengar oleh majelis perwalian atau atas permintaannya oleh kepala plisi. (KUHPerd. 38, 40, 333 dst., 452.)

Pasal  525.

(1) (s.d. u. dg.  UU N. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa pada waktu ada bahaya umum bagi orang atau barang, atau pada waktu ada kejahatan tertangkap tangan diminta PERTOLONGANnya oleh penguasa umum tetapi menlaknya, padahal mampu untuk memberi PERTOLONGAN tersebut tanpa membahayakan dirinya, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. (KUHP 165, 187 dst., 478, 531, 566; Sv. 24 dst.)

(2) Ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang menlak memberi PERTOLONGAN karena ingin menghindari bahaya penuntutan bagi dirinya sendiri atau bagi salah serang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyimpang, sampai derajat kedua atau ketiga, atau bagi suami (istri) atau bekas suami (istrinya).