KUHP Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 130

Pasal  126.

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barangsiapa dalam masa perang, walaupun tidak dengan maksud untuk membantu musuh atau merugikan negara bagi keuntungan musuh, dengan sengaja:

1. memberi tempat menumpang kepada mata-mata musuh, menyembunyikannya atau membantunya melarikan diri;

2. menyebabkan atau memperlancar pelarian (desersi) prajurit yang bertugas untuk negara.

Pasal  127.

(1) Barangsiapa dalam masa perang melakukan tipu-muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa yang disuruh mengawasi penyerahan barang-barang, membiarkan tipu-muslihat itu. (KUHP 41, 35, 43, 52, 96, 128 dst., 165, 388.)

Pasal  128.

(1) (s.d. u. dg.  UU N. 1 / 1946.) Dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan seperti tersebut dalam pasal 104, dapat dipidana pencabutan hak-hak seperti tersebut dalam pasal 35 nmr l'- 3’. (KUHP 1451.)

(2) (s.d. u. dg.  S. 1930-31.) Dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal 106-108, 110-125, dapat dipidana pencabutan hak-hak seperti tersebut dalam pasal 35 n. 1’- 3'.

(3) Dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal 127, yang bersalah dapat dipecat dari pekerjaan yang dijalankannya ketika melakukan kejahatan itu; juga dapat dicabut hak-hak tersebut dalam pasal 35 nmr 1'- 4’, dan dapat diperintahkan supaya putusan hakim diumumkan. (KUHP 43, 165.)

Pasal  129.

Pidana-pidana yang ditentukan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dalam pasal 124-127, diterapkan bila salah satu perbuatan dilakukan terhadap atau bersangkutan dengan negara sekutu dalam perang bersama. (KUHP 96, 165.)

BAB II. (s.d.u. dg.  UU N. 1 / 1946.) KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

(KUHP 5.)

130.   Dicabut dg.  UU N. 1 / 1946.