KUHP Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488, Pasal 489, dan Pasal 490

BAB XXXI.  ATURAN TENTANG PENGULANGAN KEJAHATAN YANG BERSANGKUTAN DENGAN BERBAGAI BAB.

Pasal  486.

(s.d.u. dg.  S. 1926-359, 429; S. 1934-172, 173.) Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 127, 204 ayat (1), 244-248, 253-260 bis., 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat (1), (2) dan (3), 368 ayat (1) dan (2) sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat (2) dan (3) pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat (2), 452, 466, 480 dan 481, demikian juga pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat (2), 365 ayat (4) dan 368 ayat (2), sejauh di situ ditunjuk kepada ayat (4) pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, bila yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak ia menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140-143, 145 dan 149 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak ia dibebaskan sama sekali dari pidana itu atau bila pada waktu melakukan kejahatan itu kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa. (KUHP 123, 4, 78 dst.)

Pasal  487.

(s.d.u. dg.  S. 1931-240, S. 1934-172, 337; UU N. 1/1946.) Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat (1), 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459, dan 460, demikian juga pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat (2) dan (3), pasal 140 ayat (2) dan (3), 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, bila yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak ia menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat (2) dan (3), 107 ayat (2) dan (3), 108 ayat (2), 109 sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, pasal 131 ayat (2) dan (3), 137, dan 138 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak dia dibebaskan sama sekali dari pidana tersebut, atau bila pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa. (KUHP 123,4 , 78 dst.)

Pasal  488.

Pidana yang ditentukan dalam pasal 134-138, 142--144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, bila yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak ia menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, atau sejak ia dibebaskan sama sekali dari pidana itu atau bila pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa. (KUHP 12, 18, 78 dst.)

BUKU KETIGA.  PELANGGARAN.

BAB I. PELANGGARAN TERHADAP KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG DAN KESEHATAN.

Pasal  489.

(1) (s.d.u. dg.  UU N. 18 / Prp / 1960.) Kenakalan terhadap orang atau barang, yang dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

(2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari. (KUHP 45, 170, 406; CP. 475-8’.)

Pasal  490.

(s.d. u. dg.  UU N. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah:

1.  barangsiapa menghasut hewan terhadap orang atau terhadap hewan yang sedang ditunggangi, atau yang sedang menarik kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan;

2. barangsiapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya, bila hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi, atau yang sedang menarik kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan;

3. barangsiapa tidak menjaga secukupnya binatang buas yang berada di bawah penjagaannya, supaya tidak menimbulkan kerugian;

4. (s.d. u. dg.  UU N. 1 / 1946.) barangsiapa memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa memberitahukan hal itu kepada plisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, atau tidak menaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut tentang hal itu. (KUHP 45, 92; KUHPerd. 1368.)