KUHP Pasal 541, Pasal 542, Pasal 543, Pasal 544, dan Pasal 545

Pasal  541

(1) (s.d.u. dg. UU N. 18/prp/1960.) Diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1 . barangsiapa menggunakan seekr kuda sebagai kuda beban, kuda tunggangan atau kuda penarik kereta padahal kuda tersebut belum tukar gigi atau kedua gigi dalamnya di rahang atas belum bersanggit dengan kedua gigi dalamnya di rahang bawah;

2. barangsiapa memasangkan pakaian kuda pada kuda tersebut dalam butir I' atau mengikat maupun memasang kuda itu pada kendaraan atau kuda penarik;

3 . barangsiapa menggunakan seekr kuda induk sebagai kuda beban, kuda tunggangan atau kuda penarik kereta dengan membiarkan anaknya, yang keenam gigi mukanya belum tumbuh, mengikutinya.

(2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena pelanggaran tersebut dalam pasal 540, ataupun karena kejahatan tersebut dalam pasal 302, maka pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan pa¬ling lama tiga hari.

542. Dg.  UU N. 7/1974, pasal ini diubah menjadi Pasal 303 bis.

543. Dicabut dg.  S. 1923-277, 352.

Pasal  544.

(1) (s. d. u. dg.  UU N. 1/1 946 dan UU N. 18/Prp/1960.) Barangsiapa tanpa izin kepala plisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu menyabung ayam atau mengadu jangkrik di jalan umum atau di pinggirnya, ataupun di tempat yang dapat dikuwungi oleh umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh putuh lima rupiah.

(2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang merdadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka pidananya dapat dilipatduakan. (KU'IP 92.)

Pasal  545.

(1) (s.d.u. dg.  UUN. 18/Prp/1960.  Barangsiapa yang mata pencaharian¬nya sebagai ahli nujum, peramal atau penafsir mimpi, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka pidananya dapat dilipatduakan.