KUHP Pasal 551, Pasal 552, Pasal 553, Pasal 554, dan Pasal 555

Pasal  551.

(s.d.u. dg.  S. 1923-569 j.  S. 1924-27; UU N. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa tanpa wewenang, berjalan atau berkendaraan di atas tanah yang oleh pemiliknya dilarang dimasuki atau sudah diberi tanda larangan masuk yang jelas, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. (KUHP 549 dst.)

BAB VIII.  PELANGGARAN JABATAN.

Pasal  552.

(s. d. u. dg.  UU N. 18 / Prp / 1960.) Seorang pejabat yang berwenang mengeluarkan salinan atau petikan putusan pengadilan, bila mengeluarkan salinan atau petikan tersebut sebelum putusan ditandatangani sebagaimana mestinya, diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah. (KUHP 92; Rv. 65; Sv. 420.)

553. Dicabut dg.  S, 1935-576; lihat  pasal 528.

Pasal  554.

(s.d.u. dg.  S. 1928-12; S. 1935-576; UU N. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, serang bekas pejabat yang tanpa izin penguasa yang berwenang menahan surat-surat jabatan padanya. (.KUHP 52, 92, 112 dst., 122-2’, 1242 , 322, 528.)

Pasal  555.

(s.d.u. dg.  UU N. 18 / Prp / 1960.) Kepala lembaga pemasyarakatan, tempat menahan orang tahanan sementara atau orang yang disandera, atau kepala lembaga pendidikan anak negara atau rumah sakit jiwa, yang menerima atau menahan orang di tempat itu dengan tidak meminta diperlihatkan kepadanya terlebih dahulu surat perintah dari penguasa yang berwenang atau surat keputusan pengadilan, atau yang lalai menuliskan menurut aturan dalam daftar hal penerimaan itu dan surat perintah atau surat keputusan yang menjadi alasan orang itu diterima, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah. (KUHP 428; Rv. 602; Sv. 364; Krankz. 16.)