KUHP Pasal 556, Pasal 557, Pasal 558, Pasal 559, dan Pasal 560

Pasal  556.

(s. d. u. dg.  UU N. 18 / Prp / 1960.) Seorang pejabat catatan sipil yang sebelum melangsungkan perkawinan tidak meminta diberikan kepadanya surat bukti atau surat keterangan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 79-3’; KUHPerd. 71 dst.)

Pasal  557.

(s.d. u. dg.  UU N. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah:

1. Seorang pejabat catatan sipil yang melakukan perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan aturan-aturan umum tentang register atau akta catatan sipil, tentang tata cara sebelum perkawinan atau tentang pelaksanaan perkawinan;

2’ setiap orang lain penyimpan register itu yang melakukan perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan aturan-aturan umum tentang register dan akta catatan sipil. (KUHP 79-3’; KUHPerd. 4 dst., 50 dst., 71 dst., 82; BS. 28.)

Pasal  557a.

(s.d.t. dg.  S. 1918-30, S. 1919-81; s.d.u. dg.  UU N. 18 / Prp / 1960.) Serang perantara Catatan Sipil yang melakukan perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan reglemen pemeliharaan register catatan sipil untuk glngan Tingha, diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

Pasal  558.

(s.d. u. dg.  UU N. 18 / Prp / 1960.) Seorang pejabat catatan sipil yang lalai memasukkan suatu akta dalam register atau menuliskan suatu akta pada sehelai kertas lepas, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 79-3’; BS. 9, 28 dst.)

Pasal  558a.

(s.d.t. dg.  S. 1918-30; S. 1919-81; s.d.u. dg.  UU N. 18 / Prp / 1960.) Serang perantara catatan sipil yang lalai membuat akta dari suatu pemberitahuan yang dimasukkan kepadanya menurut ketentuan tentang pemeliharaan register catatan sipil bagi glngan Tingha, atau menuliskan suatu akta pada sehelai kertas lepas, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal  559.

(s.d. u. dg.  UU N. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah:

1. serang pajabat catatan sipil yang lalai membuat lapran kepada penguasa yang berwenang seperti yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang;

2. Seorang pejabat yang lalai membuat lapran kepada pejabat catatan sipil seperti yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang. (KUHP 92; BS. 48, 50, 65, 71, 73 dst.; BS.  Chin. 57, 65a, 79, 81 dst.; KUHPerd. 3603 , 418a.)

BAB IX.  PELANGGARAN PELAYARAN.

Pasal  560.

(s. d. u. dg.  UU N. 18 / Prp / 1960.) Seorang nakoda kapal Indonesia yang berangkat sebelum dibuat dan ditandatangani daftar anak buah kapal seperti yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah. (KUHP 8, 93, 95; KUHD 341, 341d, 347, 375 dst.)