Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK

Pasal 56

(1)  Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas hakim Pengadilan Negeri dan hakim ad hoc.

(2)  Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

(3)  Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Ketua Mahkamah Agung.

(4)  Dalam menetapkan dan mengusulkan calon hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Ketua Mahkamah Agung wajib melakukan pengumuman kepada masyarakat.

Pasal 57

(1)  Untuk dapat ditetapkan sebagai hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.   berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

b.   berpengalaman mengadili tindak pidana korupsi;

c.   cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan

d.   tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

(2)  Untuk dapat diusulkan sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1.   warga negara Republik Indonesia;

2.   bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3.   sehat jasmani dan rohani;

4.   berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurangkurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum;

5.   berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada proses pemilihan;

6.   tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

7.   cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;

8.   tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan

9.   melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc.

Pasal 58

(1)  Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

(2)  Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

Pasal 59

(1)  Dalam hal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.

(2)  Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 juga berlaku bagi hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.

Pasal 60

(1)  Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

(2)  Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3)  Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1.   warga negara Republik Indonesia;

2.   bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3.   sehat jasmani dan rohani;

4.   berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurangkurangnya 20 (dua puluh) tahun di bidang hukum;

5.   berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun pada proses pemilihan;

6.   tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

7.   cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;

8.   tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan

9.   melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc.

Selengkapnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) di sini.