Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK

BAB III

TATA CARA PELAPORAN DAN PENENTUAN STATUS GRATIFIKASI

Pasal 16

Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara sebagai berikut :

a.   Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.

b.   Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurangkurangnya memuat :

1.   nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;

2.   jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;

3.   tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;

4.   uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan

5.   nilai gratifikasi yang diterima.

Pasal 17

(1)  Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan.

(2)  Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.

(3)  Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(4)  Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.

(5)  Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

(6)  Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 18

Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam Berita Negara.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 19

(1)  Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

(2)  Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

Pasal 20

(1)  Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

(2)  Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :

a.   wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya;

b.   menerbitkan laporan tahunan; dan

c.   membuka akses informasi.

Selengkapnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) di sini.